Akibat Pandemi di Jabar 10 Ribu Buruh Kena PHK

- Rabu, 22 Juli 2020 | 11:09 WIB
Akibat Pandemi di Jabar 10 Ribu Buruh Kena PHK
Akibat Pandemi di Jabar 10 Ribu Buruh Kena PHK

BISNIS BANDUNG-Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia  (DPD KSPSI ) Provinsi Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto mengungkapkan,  pandemi Covid 19 sangat berdampak ke sektor ketenagakerjaan sehingga banyak perusahaan yang merumahkan karyawan dan PHK.

Mereka yang dirumahkan dari awal pandemi Covid 19 sampai saat ini tercatat  lebih 60 ribu, walaupun sudah berangsur-angsur masuk kerja kembali sedangkan yang terkena PHK anggota SPSI Jawa Barat kurang lebih 10 ribu orang, dan kebanyakan karyawan kontrak yang habis masa kontraknya tidak diperpanjang oleh perusahaan, hampir semua kabupaten/kota di Jawa Barat berdampak, terbanyak di wilayah Bandung Raya dan Bekasi Raya.

" Tidak tergantung usia, karena ketika perusahaan merumahkan karyawannya semua pekerja/buruhnya tanpa terkecuali walaupun sebagai prioritas pekerja usia diatas 50 tahun sebagai mana anjuran pemerintah untuk work from home. Hampir semua sektor industri kena dampak seperti industri ritel, parawisata, garmen, tekstil, otomotif dan lain lain, kecuali industri kebutuhan pokok atau industri esensial yang diperbolehkan beroprasional selama pandemi covid 19, " tutur Roy Jinto  kepada Bisnis Bandung, Rabu (22/7/2020) di Bandung.

Mengenai hak pekerja yang dirumahkan dan PHK  selama pandemi covid 19, bervariatif tergantung kemampuan perusahaanya, ada yang selama dirumahkan dibayar 100%, 75%,65%,50%,35%,25% bahkan ada juga yang tidak mau membayar upah selama dirumahkan, dan ini sedang diadvokasi, termasuk phk yang tidak sesuai aturan di advokasi agar hak-hak pekerja tetap dilaksanakan oleh perusahaan.

"Alasan perusahaan pastinya karena pandemi covid 19, kita melihat ada sebagian perusahaan yang memanfaatkan pandemi ini untuk mengurangi hak pekerja bahkan tidak membayar hak pekerja, sehingga perlu keterbukaan dari perusahaan dan ketegasan pemerintah dalam kondisi seperti ini, " ucapnya.

Perusahaan seharusnya melaporkan secara jujur jumlah pekerja yang dirumahkan maupun yang di PHK, karena yang mempunyai data itu perusahaan karena tidak semua diperusahaan itu anggota SPSI. Mengenai itikad baik perusahaan, sebagian mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban terhadap pekerjanya, sebagian ada juga yang tidak punya itikad baik dengan berbagai alasan.

Dia mengimbuhkan, dalam masa AKB ini hampir 75% anggota SPSI yang dirumahkan sudah kembali bekerja secara bertahap mudah-mudahan semua pekerja yang dirumahkan segera dipanggil kembali oleh perusahaan untuk bekerja. Beberapa perusahaan ada yang merubah jam kerja dan hari kerja karena menyesuaikan dengan kondisi order dan pekerjaan yang ada. Pekerja yang sudah bekerja kembali, upahnya harus normal kembali.

"Teman-teman pekerja sudah siap bekerja seperti biasanya, dan faktanya mayoritas yang dirumahkan sudah bekerja kembali, sebagian besar perusahaan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, ada juga yang belum melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, termasuk kewajiban melakukan rapit test kepada seluruh karyawannya."

Roy Jinto menyatakan, sampai saat ini anggota SPSI tidak menerima bansos dari pemerintah Jawa Barat baik yang dirumahkan maupun yang di PHK. Seharusnya pemerintah memberikan bansos dan meminta data kepada serikat pekerja/buruh anggota nya yang terkena dampak covid 19, pungkasnya kepada BB.  (E-018)***

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Terkini

X