Inefisiensi Menjadi Akar Defisit Dana BPJS Kesehatan KPK Minta Pemerintah Tinjau Kenaikan Iuran

- Minggu, 17 Mei 2020 | 09:15 WIB
BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan

BISNIS BANDUNG - KPK (Komisi Pemerantasan Korupsi) meminta pemerintah meninjau kembali keputusan menaikan iuran BPJS Kesehatan. KPK menilai tata kelola yang cenderung inefisiensi dan tidak tepat menjadi akar masalah sehingga menimbulkan defisit dana BPJS Kesehatan.

"Dalam Kajian Tata Kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang KPK lakukan pada 2019 lalu, akar masalah yang kami temukan adalah tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat  mengakibatkan defisit BPJS Kesehatan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada wartawan, Jumat (15/5/2020).

Ghufron menyebut ,  menaikan iuran BPJS bukan solusi untuk mengatasi permasalahan defisit BPJS Kesehatan. Menurutnya, harus ada perbaikan sistem tata kelola BPJS Kesehatan sebagaimana rekomendasi dari KPK.

Sementara akar masalah defisit BPJS disebabkan permasalahan inefisiensi dan penyimpangan (fraud), sehingga kenaikan iuran BPJS tanpa ada perbaikan tata kelola BPJS tidak akan menyelesaikan masalah,"ungkap Gufron menjelaskan.

Menurut Ghufron, menaikan iuran BPJS Kesehatan malah akan memupus tercapainya tujuan Jaminan Sosial sebagaimana UU No 40 Tahun 2004. Sebab,  menaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah ekonomi yang menurun  akan membebani masyarakat.

"Dengan menaikan iuran di kala kemampuan ekonomi dan daya beli rakyat menurun dipastikan akan menurunkan tingkat kepesertaan  rakyat dalam BPJS," tutur Ghufron.

Dikemukakan Gufron, KPK berpendapat, jika rekomendasi KPK dilaksanakan, tidak diperlukan menaikan iuran BPJS Kesehatan yang dirasakan sangat membebani masyarakat mengingat situasi sulit yang sedang dihadapi saat ini dan potensinya yang berdampak di masa depan," lanjutnya. KPK berkeyakinan jika rekomendasi KPK dijalankan terlebih dahulu untuk menyelesaikan persoalan mendasar dalam pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan akan dapat menutup defisit BPJS Kesehatan.

Presiden Joko Widodo  menaikan lagi iuran BPJS Kesehatan setelah kenaikan iuran yang sebelumnya dibatalkan MA pada Februari 2020. Kemudian Presiden menerbitkan lagi Perpres baru Nomor 64 Tahun 2020 .

 Kenaikan iuran BPJS Kesehatan baru yang akan berlaku mulai 1 Juli 2020:

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Terkini

X